CSR Wajib Mengacu RPJMD

Kabupaten kutai kartanegara 6Pelatihan CSR | Jadwal Pelatihan CSR | Training CSR-Sulitnya mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan corporate social responsibility (CSR) oleh perusahaan di Kukar kembali jadi sorotan legislatif. Ketua Sementara DPRD Kukar Salehudin mengatakan, perlu segera dibentuk lembaga independen untuk mengelola kewajiban perusahaan tersebut. Hal tersebut sudah diwacanakan kalangan DPRD periode sebelumnya. Menurut Salehudin, pasar bebas yang akan segera diberlakukan di kawasan Asia Tenggara, termasuk  Indonesia harus segera disikapi di segala bidang. Peran perusahaan dalam membantu pembangunan di Kukar wajib mengacu kepada rancangan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).

Pasalnya, keberadaan perusahaan dianggap mampu memberi efek positif bagi masyarakat. “CSR itu wajib bagi perusahaan. Kalau perusahaan taat, dengan sendirinya Pemkab akan terbantu,” ucap mantan supervisor community development PT Kaltim Prima Coal (KPC) itu.
Salehudin mengungkapkan, pengalaman dia di perusahaan, setiap melakukan kegiatan CSR (dulu disebut community development) di masyarakat tidak lepas dari kebijakan pemerintah daerah. Selain itu, masyarakat juga dilibatkan dalam melakukan kegiatan. Sehingga ada sinergi antara kepentingan pemerintah daerah, masyarakat, dan perusahaan.
Dia merasa miris melihat kegiatan bursa lowongan kerja yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans). Pasalnya, hanya sebagian kecil perusahaan yang beroperasi di Kukar yang ikut ambil bagian dalam kegiatan tersebut. “DPRD berharap, kegiatan Disnakertrans bisa dilakukan minimal tiga kali setahun,” katanya.
Upaya DPRD Kukar untuk memberi peluang kerja yang lebih besar kepada masyarakat Kukar akan terus dilakukan, guna meminimalisasi angka pengangguran.  Kurang lebih 7.000 angka pengangguran di Kukar. “Rancangan peraturan daerah tentang perusahaan wajib menyediakan 20 persen dari total karyawan perusahaan bersangkutan, untuk magang mahasiswa dari Kukar, salah satu upaya kami menekan angka pengangguran,” ujarnya.

Politikus Partai Golkar itu berharap, lembaga independen itu nantinya diisi figur-figur profesional yang berkompeten dalam urusan CSR. Sehingga tujuan dari lembaga ini dapat terwujud secara maksimal. “Lembaga ini bisa diisi oleh akademisi, lembaga swadaya masyarakat, dan wartawan,” tukasnya.

Jadwal Pelatihan Corporate Social Responbility (CSR) 2014-2015

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


× seven = 56