Dana Kartu Sakti Jokowi, BPK Harus Audit CSR BUMN

Pelatihan CSR | DIKLAT CSR | Training CSR-

kartuPolitisi Partai Gerindra Edhy Prabowo mengatakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus melakukan audit terhadap dana sosial perusahaan (CSR) BUMN.”Seharusnya wewenangnya. Asal BPK nya bener, jangan transaksional. Kita kan untuk cari kebenaran,” kata Edhy di Jakarta, Jumat (7/11/2014).Dia menambahkan, meskipun BPK tidak punya wewenang dalam mengaudit kekayaan BUMN, namun BUMN masih merupakan bagian keuangan negara.”Karena ini keuangan negara, sah-sah saja dong BPK masuk. BUMN kan kekayaan negara yang dipisahkan. Kalau kewenangan BPK pun dipisahkan, itu masih kekayaan negara, BPK harus masuk,” ujarnya.

Sebelumnya, banyak pihak yang mempertanyakan kartu sakti Jokowi. Salah satunya tentang sumber dana kartu tersebut yang berasal dari corporate social responsibility (CSR) BUMN. Selain itu, dasar hukum kartu tersebut juga dipertanyakan publik.[ris]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


× 6 = six