Gubernur Sulsel Dorong Perbaikan Tata Kelola CSR untuk Atasi Kemiskinan

Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Nurdin Abdullah berharap forum Focus Group Discussion ( FGD) yang diselenggarakan di Rumah Dinas Gubernur Sulsel bisa melahirkan rekomendasi konsep untuk mengentaskan kemiskinan. “Ini menjadi catatan penting bagi kita, persoalan kemiskinan. Kemiskinan ada di pesisir. Indonesia ini luar biasa sekali, saya berharap betul-betul pertemuan regional ini melahirkan rekomendasi konsep yang bisa kita dukung bersama,” kata Nurdin dalam FGD tersebut di Rumah Dinas Gubernur Sulsel di Jalan Jendral Sudirman, Makassar, Minggu (3/11/2019). Dalam FGD bertemakan “Corporate Social Responsibility ( CSR) atau Sebagai Penunjang Kesejahteraan Sosial dan Kemajuan Pembangunan Kawasan Teluk Bone ini” berlansung dari Sabtu (3/11/2019) hingga Senin (5/11/2019). Pada FGD Nurdin menyampaikan jika CSR dikelola dengan baik maka akan membawa dampak yang positif bagi masyarakat. “Ini kalau dikumpulkan, itu akan menjadi kekuatan besar, tinggal goal-nya apa. Saya kira kami semua sudah tahu apa yang harus dikerjakan,” ujarnya.

Senada Nurdin, Ketua Umum Jejaring Teluk Bone, Yayat Pangerang yang hadir dalam forum tersebut menyatakan pelaksanaan FGD ini dapat memperluas wawasan para pemangku kepentingan daerah di Kawasan Teluk Bone. Apalagi Kawasan Teluk Bone berada di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) dan Sulawesi Tenggara (Sulteng). Oleh sebab itu, kegiatan ini diikuti secara bersama-sama para pemangku kepentingan di dua propinsi itu. “FGD ini akan membahasa mengenai substansi, filosofi, sejarah dan regulasi terkait CSR atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang melekat pada aktivitas dunia usaha pada suatu wilayah,” terang Yayat. Yayat mengatakan dialog intensif dalam FGD tersebut perlu dilakukan untuk menetapkan langkah strategis tata kelola CSR.

“Ini penting, agar CSR dapat bermanfaat untuk percepatan penyelenggaraan pembangunan wilayah di masing-masing daerah kabupaten dan kota terkait,” tuturnya. Lebih lanjut, FGD ini pun memfasilitasi para pemangku kepentingan dari daerah masing-masing untuk berinteraksi secara langsung dengan para ahli dan pakar yang berkompeten. Dengan hadirnya para ahli dan pakar tersebut, diharapkan ada rujukan atau rekomendasi bagi penyelenggaraan dan penetapan kebijakan daerah di bidang pengelolaan CSR atau TJSL. “Gambaran dan pengetahuan tentang CSR bisa dijadikan landasan bagi penyelenggaraan CSR atau TJSL di daerah masing-masing secara melembaga dan berkelanjutan,” tambah Yayat.

Dalam keterangan tertulisnya dijelaskan kerja sama CSR yang melibatkan antar Pemerintah Provinsi di Pulau Sulawesi bukanlah barang baru. Sebelumnya sudah ada kerja sama CSR antara Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Kedua pemerintah provinsi ini berdasarkan Perjanjian Kerja sama No.202/VII/2012 dan No. 20 Tahun 2012 pada (18/7/2012) telah berkolaborasi untuk Pengelolaan dan Pengembangan Wilayah Terpadu Teluk Bone.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


three × = 18