Pemda DIY Andalkan Bantuan Dropping Air dari CSR

Pelatihan CSR -Anggaran droping air untuk warga yang mengalami krisis air bersih di sejumlah kabupaten dianggarkan sejumlah Rp 175 juta. Anggaran ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan APBN. Namun, anggaran ini sudah habis hingga akhir bulan September ini. Kepala Seksi Bantuan Sosial Korban Bencana Dinas Sosial Provinsi DIY, Sigit Alfianto menjelaskan, bantuan ini sudah terserap hampir 100 persen. Untuk dana APBD yang mencapai Rp 125 juta untuk droping air ini, hampir habis di akhir bulan ini. Sementara untuk APBN sebesar Rp 50 juta sudah terserap habis di bulan Juni lalu. “Kami sudah melakukan droping air sebanyak 1.000 tangki. Satu tangki mencapai 6.000 liter,” kata Sigit pada Tribunjogja.com, kemarin (29/9/2018).Sigit menjelaskan, droping air dengan anggaran APBD mekanismenya adalah melalui pihak ketiga.

Sementara, untuk anggaran yang berasal dari APBN bisa memakai armada sendiri dan bantuan dari Tagana.

Jangkauan droping air melalui anggaran APBD, kata dia, biasanya untuk menjangkau wilayah yang terpencil dan kapasitasnya jauh lebih besar.

Dalam sekali droping, satu tangki bisa dimanfaatkan 250 jiwa dan bisa digunakan selama tiga hari.

“Jika ada permintaan, kami kemudian melakukan droping air lagi,” sebutnya.

Kendati anggaran droping air sudah habis dan musim penghujan yang diprediksikan awal bulan Oktober tak kunjung datang, Sigit meminta warga tenang.

Pasalnya, sejauh ini ada bantuan droping air dari CSR perusahaan-perusahaan yang ada di Yogyakarta.

“Meskipun anggaran sudah habis, namun kami masih diminta bantuan untuk menyalurkan droping air dari CSR perusahaan,” paparnya.

Namun demikian, kata Sigit, CSR ini tidak bisa diprediksi batas waktu pemberian bantuannya.

Hal ini tergantung dari perusahaan yang membantu.

Dia memperkirakan jumlah tangki yang melakukan droping air di daerah krisis air bersih sudah lebih 1.000 tangki jika ditambah dengan droping air CSR.

Menurut Sigit, anggaran droping air ini tidak beda jauh dari tahun-tahun sebelumnya.

Hanya serapan di tahun 2016 memang sangat rendah karena memasuki musim basah dan tidak ada kekeringan pada saat itu.

Sementara, wilayah yang mengalami krisis air bersih cukup parah berada di daerah Kulonprogo.

Hal ini dipicu adanya perbaikan saluran air bersih dari Pengasih hingga ke Waduk Sermo.

Di kawasan tersebut, banyak orang yang membutuhkan air bersih karena tidak adanya resapan air.

Sebelumnya diberitakan, sedikitnya 1.311 kepala keluarga di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengalami kekurangan air bersih karena musim kemarau.

Bahkan, kebutuhan akan dropping air ini diprediksi hingga akhir bulan Oktober mendatang.

Berdasarkan data yang dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY, droping air sudah dilaksanakan di sejumlah kabupaten, seperti Bantul, Gunungkidul, dan Kulonprogo.

Dari data yang ada ada 11 kecamatan di Gunungkidul yang kekurangan air bersih.

Sebelas kecamatan ini diantaranya adalah Saptosari, Girisubo, Rongkop, Tanjungsari, Tepus, Paliyan, Panggang, Purwosari, Nglipar, Ngawen, dan Semanu.

Di Gunungkidul ada 54 desa yang mengalami kekurangan air bersih.

Sementara, di Kabupaten Bantul terdapat empat kecamatan yang mengalami kekurangan air bersih, diantaranya adalah Kecamatan Imogiri, Dlingo, Kasihan, dan Piyungan. Sementara, desa terdampak ada tujuh desa.

Di Kulonprogo enam kecamatan mengalami kekurangan air bersih, diantaranya adalah Kecamatan Kulonprogo, Girimulyo, Kalibawang, Nanggulan, Pengasih, Samigaluh, dan Sentolo.

Di kabupaten ini, terdapat 10 desa yang mengalami kekurangan air bersih ini.

Kepala Seksi Kedaruratan BPBD DIY, Danang Samsu, meski sudah kekurangan air bersih dan membutuhkan droping air.

Namun, pihak BPBD tidak menetapkan sebagai bencana kekeringan.

Namun, pihak BPBD tidak menetapkan sebagai bencana kekeringan.

Dropping air yang diberikan ini berasal dari pemerintah daerah Yogyakarta, CSR dan juga pribadi.

Dropping air ini masih akan terus dilakukan hingga akhir bulan Oktober.

Hal ini karena awal musim penghujan diprediksi mundur.

Sementara untuk Kabupaten Kulonprogo, sudah membuat pernyataan tanggap darurat yang berakhir pada 30 September besok. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


− 1 = six