Pengamat Pendidikan, Prof DR Slamet Widodo MS mengaku sependapat  dengan education for all (Pendidikan untuk Semua). “Dengan anggaran 20 persen dari APBN sangat layak sekali. Apalagi  dengan Coorporate Social Responsiblity (CSR) di Sumsel, kalau berlebih dari PAUD sampai Perguruan Tinggi,” kata Slamet, Senin (3/3/2014). Slamet Guru Besar FISIP Unsri khawatir yang punya kemampuan tinggi (mampu) digabung dalam program tersebut.

Menurutnya, harus ada kajian ke lapangan, benar-benar disurvei. Objektivitas harus dikedepankan. Pendidikan tinggi yang punya kompetensi yang bisa menyerap tenaga kerja. Terutama ilmu terapan.Termasuk kelanjutan SMK.

“Tapi untuk siapa. Untuk semua lapisan, tidak diskriminatif. Jangan dia mampu, ekonomi yang sudah mapan, tidak pada tempatnya. Diakses oleh yang benar-benar tidak mampu,” anjur Slamet.

Slamet menambahkan, pengelolaan perguruan tinggi harus berbasis pada good education government. Transparansi, demokratis, partisipatif, law enforcement, akuntabel. Jangan mengakses hanya kelompok tertentu.

“Seperti penerimaan TNI/Polri dilibatkan media, internal. Coba perguruan tinggi menerapkan pola seperti ini. Terutama fakultas favorit. Di PTS di Jawa mulai paceklik, sebetulnya akibat PTN mulai buka kelas nonreguler. Tidak memberitumbuhkembangkan PTS,” kata Salmet.