Pelatihan CSR, Kemiskinan merupakan persoalan penting yang harus segera diatasi oleh setiap negara di dunia. Berbagai upaya mandiri dan kolektif telah dilakukan untuk menekan angka kemiskinan, baik di negara maju yang pertumbuhan ekonomi reratanya 2.5% maupun negara berkembang yang rerata pertumbuhannya sekitar 5%. Dalam tujuan pembangunan milenium atau Millenium Development Goals (MDGs) yang ditandatangani bangsa-bangsa di dunia pada tahun 2000, masalah pengurangan angka kemiskinan menjadi salah satu perhatian penting. Terlihat dari target yang ingin dicapai, yaitu setengah dari jumlah kemiskinan pada saat MDGs tersebut ditandatangani.
Di Indonesia, masalah kemiskinan berdampingan dengan masalah pengangguran terbuka yang mencapai 7,41% (data BPS Maret 2010) dari total penduduk Indonesia. Sebagai negara yang dikenal makmur sesuai dengan pepatah “gemah ripah repeh rapih” atau “gemah ripah loh jinawi” dan diberi julukan “Jamrud Khatulistiwa”, masalah kemiskinan merupakan sebuah ironi yang harus mendapat perhatian khusus dari pemerintah.
Penyelenggaraan kegiatan CSR didukung pula oleh Kementerian BUMN. Melalui Menteri Negara BUMN menjelaskan bahwa potensi yang dimiliki oleh BUMN dan perusahaan swasta nasional yang lain sangat besar sehingga akan berdampak positif jika digerakkan untuk membantu pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Dalam program CSR, setiap perusahan diwajibkan mengalokasikan CSR sebesar 2% dari laba bersih, seperti disampaikan oleh Dahlan Iskan berikut ini.
Potensi tambahan alokasi dana CSR bisa mencapai Rp2 triliun yang bersumber dari dividen BUMN,” kata Dahlan, di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis. Menurut dia potensi penambahan dana CSR sebesar Rp2 triliun itu dapat diperoleh dari bagian setoran dividen BUMN tahun 2011pada APBN sebesar Rp30 triliun. BUMN ditetapkan setor dividen Rp30 triliun, tapi kalau bisa kita usulkan hanya dipenuhi Rp. 28 triliun, sisanya itu atau sekitar Rp. 2 triliun inilah yang kita manfaatkan untuk meningkatkan CSR,
Tinggalkan Balasan