Pelatihan CSR | Training CSR-Dari data anggota forum CSR/PKBL Kabupaten Muaraenim, penyumbang dana CSR dari perusahaan perkebunan sangat minim baru sekitar 20 persen. Padahal jumlah perusahaan perkebunan di Muaraenim cukup banyak dan besar . “Kita akan surati dan tegur perusahaan-perusahaan tersebut yang sumbangsihnya masih kecil atau belum sama sekali terhadap CSR,” ujar Kepala Bappeda Kabupaten Muaraenim DR Ir H A Najib MM, Senin (26/05/2014).Menurut Najib, anggota forum CSR/PKBL Kabupaten Muaraenim sebanyak 154 perusahaan BUMN/BUMS, namun 60 perusahaan belum operasional sehingga hanya 94 perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Muaraenim. Tetapi sayangnya dari 94 perusahaan tersebut, hanya 48 perusahaan yang aktif selebihnya tidak tahu apa penyebabnya padahal sudah diundang beberapa kali dalam setiap pertemuan Musrenbang forum CSR/PKBL.

Dari 94 perusahaan tersebut, sebagian besar didominasi oleh perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan sawit, karet dan kehutanan sehingga sumbangsih mereka terhadap CSR hanya sekitar 20 persen, selebihnya dari perusahaan migas dan lain-lain. Sedangkan perusahaan yang aktif melapor hanya 18 perusahaan.

Dikatakan Najib, bahwa pembangunan tidak hanya sepenuhnya tanggngjawab pemerintah tetapi tanggungjawab seluruh stakeholder dan elemen masyarakat. Adapun komposisnya yakni BUMN/BUMS 40 persen, APBN/APBD 30 persen, dan sisanya 30 persen dari masyarakat seperti membangun dengan cara gotong royong, hibah lahan, tidak minta ganti rugi dan sebagainya.

“Untuk Sumsel, Muaraenim menerima penghargaan CSR oleh menteri dalam negeri 2014 dan menteri sosial tahun 2013. Bahkan beberapa kabupaten/kota tetangga belajar ke kita,” ujar Najib.

Usulan anggaran pembangunan melalui Musrenbang Kabupaten tahun 2015 sebesar Rp 1,4 triliun. Tetapi yang baru mampu dibiayai oleh APBD hanya Rp 1 triliun. Sedangkan sisanya sebesar Rp 400 miliar akan ditawarkan ke BUMN/BUMS yang tergabung dalam forum CSR/PKBL, sesuai wilayah operasional masing-masing. Dengan cara sistim gotong-royong dan terorganisasi setidaknya bisa mengoptimalkan dan mengefisiensikan pembangunan dan tidak tumpang tindih.